Jumat, 04 November 2011 23:22
Pemimpin Papua Harus Bertobat Total DPRP  Akan  Serahkan Semua Aspirasi  Rakyat Papua kepada Menkopolhukam Yunus Wonda, SH JAYAPURA—Semua pemimpin di Papua harus melakukan pertobatan total   mengakui kesalahannya bahwa mereka   ternyata tak mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan  rakyat  terutama  di saat saat  dana  Otsus  mengalir  triliunan rupiah setiap tahun ke Papua.           Demikian disampaikan Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda SH usai menerima kunjungan kerja Sesmenkopolhukam  Letjen (Pur) Hotma Panjaitan di Kantor DPR Papua, Kamis (3/11). Dia mengatakan, dana triliunan   yang mengalir  ke Papua tak bisa membuat   rakyat sejahtera. Bahkan dana tersebut  lebih besar daripada jumlah orang Papua asli,   tapi  rakyat Papua masih hidup di bawah garis  kemiskinan. Menurut  politisi Partai Demokrat ini, bila  Gubernur sejak Otsus bergulir  tahun 2001 sampai kini  bila tak terjadi perubahan berarti kesalahan gubernur, DPRP, DPRD, Bupati/Walikota bukan kesalahan rakyat. Padahal  anak anak Papua sendiri yang hari   bertindak sebagai decision maker (pengambil keputusan) baik Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan DPR Papua, Pimpinan  DPRD Kabupaten/Kota dan lain lain. Tapi  ironisnya  hingga  saat  ini  tak terjadi perubahan sedikitpun bagi kesejahteraan rakyat Papua. “Kita  semua anak anak Papua  yang hari  ini pegang  keputusan ada di kita. Kita  yang gagal bukan pemerintah pusat, padahal kewenangan sudah ada kita yang  tak berpihak kepada rakyat,” katanya. “Bila  semua orang bilang tanah ini tanah yang diberkati, tanah perjanjian. Itu sudah terjadi dan sekarang kita semua dan  pemimpin harus bertobat untuk membenahi tanah ini supaya rakyat  keluar dari kemiskinan,” tukasnya, saraya menambahkan, bila semua pemimpin Papua tak mengakui kesalahannya, maka ia sebagai salah seorang pimpinan DPR Papua ia mengakui  kesalahannya tak mampu membuat perubahan dalam masyarakat.”   Ditanya  dana triliunan rupiah dikemanakan,  lanjut dia, dana triliuan rupiah  lari kemana mesti  ada pengakuan dari semua pemimpin Papua yang ada mulai dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota,” tukasnya.  “Kita harus mengakui kita semua sudah salah. Kalau semua masih menganggap benar dan tak mengakui kesalahannya, maka rakyat  negeri ini akan lebih menderita lagi.  Sementara itu,  dia juga mengatakan pihaknya akan  menyerahkan aspirasi  rakyat Papua kepada Menkopolhukam  termasuk aspirasi  dari Solidaritas Kemanusiaan Rakyat Bangsa Papua Barat (SKRBPB) ketika menggelar aksi unjukrasa di Gedung  DPR Papua pada Selasa (1/11) yang  menuntut agar saksi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) segera menindaklanjuti jatuhnya korban beberapa warga sipil  pasca Kongres Rakyat Papua  (KRP) III di Abepura, Jayapura, 19 Oktober silam. Sebelumnya, kata dia, pihaknya juga telah menyerahkan aspirasi rakyat Papua kepada   Sesmenkopolhukam  Letjen (Pur) Hotma Panjaitan ketika melakukan  kunjungan kerja di Kantor DPR Papua, Jayapura, Jumat (3/11) termasuk Walaupun demikian,  pihaknya  akan menyerahkan aspirasi rakyat Papua  secara resmi kepada  pihak Menkopolhukam. “Kami melihat  perlu dilakukan komunikasi  konstruktif  yang  harus dibangun antara pemerintah provinsi  dan pemerintah pusat. Tanpa ini masalah Papua tetap akan mengapung,” jelasnya. (mdc/don/l03) MOTIVASI HIDUP WAJIB DIPERJELAS Mari kita berfikir bahwa hidup kita tidak lama lagi akan meninggalkan Tanah Papua menuju Dunia HITAM atau PUTIH? itulah yang akan menjadi pertanyaan besar "SEHARUSNYA", kalau kita berfikir hidup kita tidak abadi maka dampak yang akan dirasakan oleh Rakyat Papua itu pasti sejahtra, karena dengan motivasi diatas, maka kami tidak akan melakukan hal-hal  seperti KKN. Tetapi sebaliknya Pemimpin Papua berfikir hidup ini seolah-olah macam abadi. Jadi saya tidak menggurui Pejabat Papua untuk berfikir hal ini.                                             Mari kita membangun papua dengan motivasi  "BESOK SAYA AKAN MATI DAN SEBELUM SAYA MATI SAYA HARUS BUAT APA UNTUK ORANG PAPUA".